Kadisnakertrans Riau Dorong Sinergi Stakeholder Perkuat Kebijakan Ketenagakerjaan
PEKANBARU – jurnalpolisi.id
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Riau, Roni Rakhmat, S.STP, M.Si, menegaskan komitmennya untuk memperkuat perlindungan tenaga kerja di Riau. Hal itu ia sampaikan dalam rapat koordinasi Dewan Pengupahan Provinsi Riau yang dirangkai dengan ramah tamah bersama mitra kerja di Hotel Furaya, Pekanbaru, Jumat (3/10/2025).
Roni menyebut bahwa sinergi antara pemerintah, pengusaha, organisasi buruh, serta lembaga terkait merupakan kunci utama dalam merumuskan kebijakan ketenagakerjaan yang efektif.
“Data perusahaan dan tenaga kerja yang valid sangat menentukan arah kebijakan. Jika datanya akurat, program pemerintah bisa tepat sasaran dan manfaatnya langsung dirasakan oleh pekerja,” jelas Roni.
Menurutnya, evaluasi program yang menyentuh langsung pekerja, seperti beasiswa pendidikan maupun jaminan sosial, harus terus dilakukan agar pelaksanaannya semakin tepat guna. Ia juga menekankan bahwa perlindungan bagi pekerja informal akan menjadi perhatian serius pemerintah daerah.
“Ke depan, kami ingin memastikan pekerja formal dan informal memperoleh hak yang sama. Pemerintah daerah siap memfasilitasi dialog serta memperkuat regulasi agar kebijakan berjalan sesuai di lapangan,” tegasnya.
Rapat tersebut turut dihadiri Kepala Kanwil BPJS Ketenagakerjaan Riau Hengky Rhosidien, Kepala BPS Riau Asep Riyadi, Ketua DPD KSPSI Riau Nursal Tanjung, perwakilan Apindo, LKS Tripartit, serta anggota Dewan Pengupahan Provinsi Riau.
Dalam kesempatan itu, Kepala BPS Riau Asep Riyadi menyoroti pentingnya data tenaga kerja sebagai landasan kebijakan yang berkeadilan. Sementara Kepala BPJS Ketenagakerjaan Riau Hengky Rhosidien menyampaikan, pemerintah daerah telah menanggung iuran lebih dari 24 ribu pekerja informal sebagai bentuk nyata hadirnya negara di tengah masyarakat.
Ketua DPD KSPSI Riau, Nursal Tanjung, juga menegaskan bahwa serikat pekerja berkomitmen mendukung pemerintah. Ia menyoroti persoalan penerapan upah dan perlindungan jaminan sosial yang masih membutuhkan pengawasan lebih ketat.
Dengan kolaborasi yang terjalin, Roni optimistis kebijakan ketenagakerjaan di Riau ke depan semakin berpihak pada peningkatan kesejahteraan pekerja, baik di sektor formal maupun informal.
Editor.Tina
