Balikpapan jurnalpolisi.id
Aliansi Balikpapan Bergerak ( Barak ) menyatakan siap menggelar aksi demonstrasi pada Senin (1/9/2025) dengan melibatkan ratusan hingga ribuan massa. Aksi tersebut akan menyoroti sejumlah persoalan nasional maupun daerah, mulai dari persoalan kesejahteraan rakyat, transparansi anggaran, hingga krisis layanan publik di Kota Balikpapan.
Koordinator Lapangan aksi, Jusliadin didampingi Humas Balikpapan Bergerak, Dimas Aditya, mengungkapkan bahwa konsolidasi telah dilakukan pada Minggu malam ( 30/8/2025) di Halaman Gedung KNPI Sejumlah poin tuntutan telah dirumuskan untuk disuarakan di jalanan.
“Ada dua isu besar yang menjadi sorotan kami.Isue Nasional Dan Lokal Pertama, soal Tindakan Refreship dari Aparat Sehingga mengakibatkan hilangnya nyawa rakyat kecil akibat lemahnya perlindungan aparat, dan kedua terkait tunjangan DPR yang dianggap berlebihan serta tidak sejalan dengan kondisi masyarakat yang masih kesulitan secara ekonomi,” ujar Jusliadin
Selain itu, massa aksi juga menyinggung sejumlah persoalan daerah, seperti kenaikan PBB, banjir, krisis air bersih, kelangkaan beras, hingga peredaran beras oplosan di pasaran. Mereka juga menyoroti buruknya infrastruktur jalan di Balikpapan serta dugaan ketidak transparanan dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Kami mendesak adanya audit terbuka terhadap keuangan Kota Balikpapan. Kalau masalah ini tidak segera diselesaikan, maka kami menuntut Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan untuk mundur dari jabatannya,” tegasnya.
Aliansi Balikpapan Bergarrak ( Barak )juga menyayangkan sikap Wali Kota Balikpapan yang dinilai tidak pernah hadir menemui massa aksi dalam berbagai demonstrasi sebelumnya. “Masyarakat merasa dibohongi karena janji audiensi tidak pernah ditepati,” tambah Jusliadin
Terkait jumlah massa yang akan diturunkan, pihaknya belum memastikan angka pasti. Namun, estimasi awal berkisar antara 500 hingga 1.000 orang dari berbagai elemen, termasuk buruh dan mahasiswa. Aksi juga disebutkan akan berlangsung serentak di empat titik di Kalimantan Timur, yakni Balikpapan, Samarinda, Penajam Paser Utara (PPU), dan Kutai Kartanegara (Kukar).
Setelah itu, massa berencana bergerak dari Simpang tiga Balikpapan Plaza menuju kantor DPRD dan Pemkot melakukan aksi kepung sebagai simbol kekecewaan terhadap kebijakan pemerintah pusat maupun daerah.
“Harapan kami, aksi ini membuka mata pemerintah, baik di daerah maupun nasional, untuk segera mengevaluasi diri dan mendengar suara rakyat,” pungkas Jusliadin