Padangsidimpuan , jurnalpolisi.id
Proyek Rehabilitasi Irigasi Ujung Gurap di Kecamatan Batunadua, Padangsidimpuan, resmi dihentikan total. Padahal, dari total anggaran senilai Rp3,2 miliar, 30 persen dana telah dicairkan.
Tak satu tetes pun air mengalir ke sawah-sawah yang mengering, sementara di lapangan, sisa proyek ditinggalkan tak selesai buis beton tak tampak, box culvert terbengkalai, dan petani terpaksa menunggu musim tanam lewat begitu saja.
“Kami beri tambahan 50 hari kerja, tapi tidak tercapai. Kontrak kami putuskan,” ujar Daksur Poso Alisabana Hasibuan, Kepala UPTD PUPR Sumatera Utara Wilayah Padangsidimpuan, (Selasa, 3 Juni 2025), di hadapan warga yang menggelar demonstrasi di halaman kantor Wali Kota Padangsidimpuan.
Ia menyebut proyek tersendat akibat berbagai kendala teknis mulai dari longsor berulang, banjir, hingga konflik lahan dan penolakan warga terhadap mobilisasi alat berat.
“Kami sudah bolak-balik ke lokasi. Tapi ada lahan warga yang tidak bisa dilalui alat. Kita terhambat ” kata Daksur.
Namun di mata warga, alasan teknis itu tak cukup. Terlebih setelah mereka bertahun-tahun hidup di bawah ancaman kekeringan.
“Kami bukan ingin dengar kendala lagi, kami ingin solusi. Air tidak sampai ke sawah kami, dan uang rakyat sudah dipakai,” kata Parlaungan, petani dari Batunadua.
Janji Berganti, Air Tak Datang
Saat aksi mulai mereda, Daksur kembali berjanji akan menyiapkan skema alternatif dalam waktu tiga minggu agar air bisa dialirkan langsung ke lahan warga.
Namun janji ini malah mengundang pesimisme. “Dulu katanya seminggu, sekarang tiga minggu. Nanti apa lagi? Tiga bulan? Kami terlalu kenyang dengan janji yang menguap,” ujar Parlaungan salah satu Warga Batunadua.
Aktivis Mahasiswa Desak Transparansi
Kemarahan warga turut disuarakan oleh aktivis mahasiswa. Salam Siregar, Aktivis yang tergabung di Rakyat Awasi Tapanuli Bagian Selatan (RATAS), mengecam mandeknya proyek serta lemahnya pengawasan dari pemerintah kota dan provinsi.
“Ini bukan sekadar soal teknis. Ini soal tanggung jawab. Uang rakyat sudah mengalir, tapi airnya tidak,” ujar Salam kepada Awak media, usai menemui perwakilan Pemkot. Ia mendesak agar dilakukan audit menyeluruh terhadap proyek Rp3,2 miliar tersebut.
“Jangan biarkan anggaran menguap bersama janji. Jika memang gagal, siapa yang tanggung jawab? Apa konsekuensinya? Ini harus dibuka ke publik,” tegasnya.
Salam juga mengkritik ketidakhadiran pihak pelaksana proyek dalam dialog terbuka dengan warga.
Menurutnya, proyek pemerintah tak boleh hanya dikerjakan secara fisik, tapi juga harus dibangun lewat kepercayaan sosial yang transparan.
“Kalau ini dibiarkan, bukan cuma sawah yang mengering, tapi juga kepercayaan rakyat,” ujarnya.
Desakan Audit dan Tuntutan Akar Rumput
Dalam aksi tersebut, warga menyampaikan lima tuntutan, termasuk permintaan audit proyek, penyelesaian distribusi air secara adil, serta desakan agar pemerintah tidak mengabaikan hak dasar masyarakat tani.
Mereka juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tidak tinggal diam terhadap proyek-proyek yang mangkrak dan merugikan rakyat.
“APBD itu bukan milik pejabat, itu milik rakyat. Setiap rupiah harus dipertanggungjawabkan.
Jangan main-main dengan irigasi, karena itu urusan hidup kami,” kata seorang ibu paruh baya dari warga Batunadua
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pelaksana proyek atau pihak kontraktor yang bertanggung jawab atas pembangunan saluran Irigasi Ujung Gurap.
Pemkot Padangsidimpuan juga belum merinci rencana teknis alternatif yang dijanjikan akan rampung dalam tiga minggu ke depan.(P.Harahap)