Bireuen, jurnalpolisi.id
Sabtu, 24 Mei 2025 Dinas Peternakan Kesehatan Hewan (DISNAKKESWAN) Kabupaten Bireuen tercatat telah menghabiskan anggaran sebesar Rp5.251.000.000 dari tahun 2019 hingga 2025.
Dana besar yang bersumber dari APBN, APBA, Otsus Aceh, dan APBK itu dialokasikan untuk pengadaan sarana pembibitan, pembangunan pagar kawasan UPTD, pengadaan 50 ekor sapi unggul, serta operasional kawasan peternakan.
Namun, fakta di lapangan menunjukkan hasil yang jauh dari harapan. Kawasan peternakan dinilai terbengkalai, infrastruktur mengalami kerusakan, dan banyak lahan ditumbuhi semak belukar yang menyulitkan penggembalaan ternak. Kondisi ini menimbulkan sorotan publik yang tajam dan desakan kuat agar dilakukan evaluasi menyeluruh serta penyelidikan hukum.
Sorotan Masyarakat dan Tuntutan Evaluasi
Ketua Umum Relawan Peduli Rakyat Lintas Batas, Arizal Mahdi, menyebut bahwa proyek yang telah menelan miliaran rupiah itu tidak menunjukkan progres yang berarti bagi sektor peternakan di Bireuen.
“Dana besar digelontorkan, tapi manfaatnya belum dirasakan masyarakat secara luas. Jangan sampai program pemerintah pusat yang bertujuan untuk kesejahteraan rakyat justru disalahgunakan,” tegas Arizal.
Senada dengan itu, Ketua Generasi Aceh Bermartabat (GAB), Hendra Gunawan, mendesak Kejaksaan Negeri Bireuen untuk segera menyelidiki semua proyek DISNAKKESWAN yang dibiayai dari dana publik.
“Jika ditemukan adanya indikasi penyimpangan atau pelanggaran hukum, maka aparat penegak hukum harus bertindak tegas.
Ini penting untuk menjaga integritas tata kelola keuangan daerah,” ujar Hendra.
Kepemimpinan dan Manajemen Dipertanyakan
Berbagai elemen masyarakat menilai bahwa Kepala Dinas Peternakan Keshatan Hewan tidak mampu menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Infrastruktur fisik yang dibangun dinilai tidak mendukung efektivitas sektor peternakan. Beberapa fasilitas yang telah dibangun tampak terbengkalai dan tidak terawat.
“Banyak bangunan rusak dan lahan dipenuhi semak-semak.
Ternak kesulitan mencari rumput. Ini menunjukkan kurangnya perencanaan dan pengawasan,” ungkap salah satu warga setempat yang enggan disebutkan namanya.
Bappeda Bireuen Didesak Profesional
Kritik keras juga diarahkan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Bireuen, yang dinilai tidak menjalankan fungsi perencanaan dan pengawasan secara optimal.
“Bappeda harus bekerja berdasarkan data, integritas, dan hasil nyata,bukan sekedar menyusun laporan yang tampak bagus di atas kertas,” kata Arizal Mahdi.
Tuntutan Reformasi Birokrasi dan Keadilan
Situasi ini memperkuat dorongan publik agar Bupati Bireuen segera mengevaluasi total kinerja seluruh kepala dinas. Evaluasi harus dilakukan secara objektif, berbasis indikator kinerja, dan mengedepankan integritas serta akuntabilitas.
Apabila ketidakadilan dan pembiaran terus terjadi, maka dikhawatirkan akan menimbulkan ketidakpercayaan publik yang dapat berujung pada potensi konflik sosial di masa depan.
Hingga berita ini dirilis, belum ada tanggapan resmi dari pihak DISNAKKESWAN maupun Pemerintah Kabupaten Bireuen terkait polemik yang berkembang di masyarakat.
Masyarakat kini menanti langkah nyata dari Pemerintah Kabupaten Bireuen: hentikan pengelolaan simbolik tanpa hasil, dan mulailah membangun birokrasi yang bersih, profesional, dan benar-benar berpihak kepada rakyat.
(TIM)