Bireuen – jurnalpolisi.id
Di tengah semangat reformasi birokrasi dan upaya peningkatan akuntabilitas pengelolaan anggaran publik, pemberian penghargaan Bupati Award 2025 kepada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (DISTANAK) Kabupaten Bireuen justru menuai kritik keras dari berbagai elemen masyarakat.
Pasalnya, proyek-proyek yang dikelola instansi tersebut dinilai gagal memberikan manfaat signifikan bagi masyarakat, meskipun telah menelan anggaran miliaran rupiah.
Berdasarkan temuan di lapangan, proyek peternakan dengan total anggaran sekitar Rp 4 miliar menunjukkan kondisi memprihatinkan. Fasilitas peternakan terbengkalai, pagar pengaman rusak, lahan ditumbuhi semak belukar, dan puluhan ekor sapi dalam kondisi tidak produktif. Ironisnya, di tengah kegagalan tersebut, instansi terkait justru diganjar sebagai juara I dalam Bupati Award.
Situasi ini memicu pertanyaan serius terkait dasar penilaian Bupati Award, kredibilitas pengawasan internal, dan komitmen pemerintah daerah terhadap prinsip transparansi.
Sorotan Publik dan Desakan Evaluasi
Ketua Umum Relawan Peduli Rakyat Lintas Batas, Arizal Mahdi, menyebut bahwa penghargaan kepada DISTANAK merupakan bentuk pengkhianatan terhadap rasa keadilan masyarakat dan mencederai cita-cita reformasi birokrasi.
“Dana miliaran rupiah habis, tapi hasilnya nyaris nihil. Ini bukan bentuk apresiasi, melainkan pelecehan terhadap akuntabilitas dan amanah publik. Jangan khianati program pemerintah pusat yang bertujuan menyejahterakan rakyat,” tegas Arizal.
Hal senada diungkapkan oleh Ketua Generasi Aceh Bermartabat (GAB), Hendra Gunawan, yang mendesak Kejaksaan Negeri Bireuen untuk segera menyelidiki proyek-proyek DISTANAK secara menyeluruh.
“Jika ditemukan unsur pelanggaran hukum atau penyimpangan anggaran, maka proses hukum harus segera ditegakkan. Ini demi menjaga integritas pengelolaan keuangan daerah dan mencegah timbulnya konflik sosial di kemudian hari,” ujar Hendra.
Carut marut serta ketidakberesan birokrasi di DISTANAK sudah berlangsung lama, terkesan seperti dibiarkan tanpa perubahan dan bahkan kebal tanpa tersentuh hukum.
Ribuan Pemuda Tinggalkan Daerah
Kondisi sektor peternakan yang stagnan turut memperparah krisis ekonomi lokal. Ribuan pemuda Bireuen saat ini terpaksa meninggalkan kampung halaman untuk mencari pekerjaan di luar daerah karena minimnya lapangan kerja produktif yang tersedia.
“Kalau sektor peternakan digarap dengan benar, tentu banyak anak muda bisa bekerja di sini. Tapi sekarang kami merantau karena di Bireuen tidak ada peluang,” ungkap salah satu pemuda asal Peudada.
Kepemimpinan dan Manajemen dipertanyakan,
Kepala dinas dianggap gagal menjalankan amanah publik. Beberapa peternak lokal mengaku tak mendapat manfaat dari program pemerintah, bahkan menilai proyek hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu.
“Kami yang di lapangan tidak merasakan dampaknya. Sapi kurus, bangunan rusak, tapi dinasnya dapat penghargaan.
Ada yang tidak beres,” ujar salah satu peternak yang meminta namanya dirahasiakan.
Bappeda Harus Profesional, Bukan Asal Bapak Senang.
Kritik juga diarahkan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Bireuen yang dinilai tidak menjalankan peran perencanaan dan evaluasi secara profesional.
“Bappeda harus bekerja dengan integritas dan data, bukan sekadar asal bapak senang.
Kualitas program harus diukur dari hasil nyata, bukan dari laporan indah di atas kertas,” tegas Arizal Mahdi.
Desakan Reformasi dan Keadilan
Kondisi ini memperkuat tuntutan publik agar Bupati Bireuen segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh kinerja kepala dinas.
Masyarakat berharap evaluasi dilakukan secara objektif dengan mempertimbangkan integritas, kapabilitas, dan rekam jejak pengelolaan anggaran.
Apabila masyarakat tidak sejahtera dan keadilan tidak ditegakkan, maka akan muncul benih-benih konflik sosial yang sulit diselesaikan di masa depan.
Hingga berita ini diturunkan, pihak DISTANAK dan Pemerintah Kabupaten Bireuen belum memberikan tanggapan resmi terkait polemik ini.
Masyarakat menanti langkah nyata dan berani dari Pemerintah Kabupaten Bireuen, hentikan penghargaan simbolik tanpa substansi, dan mulai bangun birokrasi yang bersih, profesional, serta berpihak kepada rakyat.
(TIM)