Kota Bogor, jurnalpolisi.id
Komisi III DPRD Kota Bogor melakukan kunjungan kerja ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bogor, Rabu (7/5/2025), dalam rangka pengawasan pelaksanaan program pembangunan infrastruktur di wilayah tersebut.
Dalam pertemuan tersebut, Ketua Komisi III Heri Cahyono menyoroti persoalan bangunan liar di atas saluran sungai yang dinilai menjadi penyebab utama banjir di sejumlah titik. Ia mendesak koordinasi lintas sektor untuk menertibkan bangunan tersebut.
“Masalah ini sudah berulang. Diperlukan ketegasan dan sinergi antara PUPR, kelurahan, dan kecamatan,” ujarnya.
Heri juga menegaskan pentingnya manajemen internal PUPR yang tertib dan profesional. Ia meminta agar perencanaan dan pelaksanaan program dilakukan secara sistematis, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Anggota Komisi III lainnya, Atty Somaddikarya, menekankan percepatan pembangunan jembatan dan tembok penahan tebing (TPT) untuk mitigasi bencana longsor. Ia juga mengingatkan pentingnya transparansi dalam pembebasan lahan agar tidak terjadi praktik mark-up harga tanah.
“Jangan sampai terjadi mark-up yang merugikan keuangan daerah. Ini bisa berujung pada persoalan hukum,” tegasnya.
Nasya Kharisa Lestari turut mendesak percepatan proyek Jembatan Kebon Pedes yang dinilai vital bagi mobilitas warga, sementara Subhan menekankan perlunya pendekatan partisipatif dalam pembebasan lahan di kawasan Batu Tulis agar menghindari konflik sosial.
Di sisi lain, Murtado meminta percepatan perbaikan jalan rusak di kawasan permukiman, menyusul banyaknya keluhan warga terkait lambannya penanganan. Hal senada disampaikan Abdul Rasyid yang menyoroti kerusakan jalan di sekitar pasar tradisional yang dinilai mengganggu aktivitas ekonomi dan membahayakan keselamatan.
Kunjungan ini diharapkan menjadi momentum evaluasi dan mendorong peningkatan kinerja Dinas PUPR dalam menghadirkan infrastruktur yang aman, berkelanjutan, dan merata di Kota Bogor.
(Kaperwil Bogor: Parlindungan,S.A.Md.Kep)