BONTANG jurnalpolisi.id
Polres Bontang memastikan jalannya aksi unjuk rasa damai yang digelar Dewan Pengurus Pusat Pusat Hubungan Masyarakat (DPP PHM) berlangsung aman dan kondusif, Kamis (11/9/2025). Aksi yang dipusatkan di depan Gedung DPRD Kota Bontang itu bertujuan menyampaikan aspirasi masyarakat kepada para wakil rakyat.
Sekitar 150 peserta yang terdiri atas pengurus DPP PHM, DPC PHM Bontang, serta simpatisan berkumpul di Sekretariat DPP PHM sebelum bergerak menuju Gedung DPRD di Jalan M. Roem. Massa dipimpin Ketua DPP PHM, H. Udin Mulyono, dan tiba di lokasi sekitar pukul 10.00 WITA untuk melakukan orasi.
Dalam orasinya, Udin menuntut agar 230 tenaga honorer yang diberhentikan dapat kembali dipekerjakan. Sementara itu, Wakil Ketua DPC PHM Rudy Irawan menyoroti isu rencana pengalihfungsian rumah jabatan wali kota dan pendopo menjadi hotel berbintang.
Sekitar pukul 10.20 WITA, perwakilan DPRD Kota Bontang yang dipimpin Wakil Ketua I DPRD Sitti Yara dan Wakil Ketua II H. Maming, S.H., M.M., bersama Kapolres Bontang AKBP Widho Anriano, S.I.K., M.Si., memfasilitasi audiensi dengan perwakilan massa.
Dalam pertemuan itu, DPP PHM menyampaikan sembilan poin tuntutan, di antaranya mendesak pengembalian tenaga honorer, menolak wacana alih fungsi rumah jabatan, mendorong pemberdayaan kontraktor lokal, hingga meminta peningkatan anggaran aspirasi anggota DPRD.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua II DPRD Bontang H. Maming menegaskan bahwa pemerintah daerah telah menyusun rancangan peraturan untuk mengakomodasi tenaga honorer dengan beberapa pengecualian. Ia juga menegaskan bahwa wacana alih fungsi rumah jabatan baru sebatas pembahasan. “Masukan dari PHM adalah bagian dari perjuangan hak rakyat. Semua akan kami catat dan tindak lanjuti,” ujarnya.
Sembilan poin tuntutan tersebut kemudian dituangkan dalam notulen audiensi sebagai bahan tindak lanjut DPRD.
Kapolres Bontang AKBP Widho Anriano menyampaikan apresiasinya atas jalannya aksi damai yang berlangsung tertib. “Aksi unjuk rasa hari ini berlangsung kondusif. Saya mengapresiasi seluruh peserta aksi, khususnya DPP PHM, yang telah menyampaikan aspirasi dengan tertib sesuai koridor hukum,” tegasnya.
Ia menambahkan, sebanyak 112 personel Polres Bontang diterjunkan untuk memastikan keamanan. “Kami hadir untuk mengawal agar penyampaian pendapat dapat berjalan lancar tanpa gangguan. Selain itu, kami juga memfasilitasi dialog sehingga aspirasi masyarakat bisa tersampaikan langsung kepada DPRD,” pungkasnya.
( Alfian )