Lhokseumawe – jurnalpolisi.id
Wali Kota Lhokseumawe, Sayuti Abubakar menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh warganya terkait pelaksanaan gerak jalan santai yang berakhir ricuh.
Kericuhan itu terjadi di Lapangan Hiraq saat panitia membagikan kupon setelah para peserta mengikuti jalan santai yang digelar Pemko Lhokseumawe melalui Disporapar dan Dinas PUPR, Minggu, 31 Agustus 2025. Banyak peserta tidak mendapatkan kupon dari panitia, sehingga peserta menjarah hadiah.
Akibat ramai peserta merebut hadiah di Lapangan Hiraq, sejumlah orang dilaporkan pingsan. Atas kericuhan tersebut, Wali Kota Sayutu menyampaikan permohonan maaf.
“Saya sebagai Wali Kota Lhokseumawe, terkait kericuhan pelaksanaan jalan santai memperingati HUT RI ke-80, saya memohon maaf sebesar-besarnya kepada seluruh warga Kota Lhokseumawe,” kata Wali Kota Sayuti didampingi Ketua DPRK Lhoiskeumawe Faisal dan unsur Forkopimda lainnya kepada para wartawan usai kericuhan itu, Minggu siang (31/8).
Sayuti menyebut permohonan maaf ini adalah bentuk tanggung jawab dirinya sebagai pemimpin. Dia mengucapkan terima kasih kepada Forkopimda yang sudah bekerja keras mengantisipasi situasi sehingga tidak terjadi kericuhan lebih lanjut.
Menurut Sayuti, kericuhan tersebut mungkin akibat kelalaian dari para panitia. “Tentunya panitia ini adalah di bawah pimpinan saya, dan saya selaku pimpinan dan Wali Kota Lhokseumawe sekali lagi menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya”.
“Dan juga turut menyampaikan duka cita terhadap ada korban yang mengalami luka dan pingsan. Dan juga terhadap ketidaknyamanan jalannya pelaksanaan jalan santai ini saya juga mohon maaf sebesar-besarnya,” ucap Sayuti.
Sayuti mengucapkan terima kasih kepada warga Kota Lhokseumawe yang masih mampu menjaga suasana yang kondusif sampai saat ini.
Menjawab wartawan soal penyebab kericuhan itu, Sayuti mengatakan, “Mungkin lebih ketidaksiapan dari panitia dalam melaksanakan proses jalan santai ini”.
“Dan tidak ada yang salah, yang salah hanya wali kotanya. Karena terlepas apapun yang namanya pemimpin, pemimpin itu yang harus bertanggung jawab ketika bawahannya melakukan kesalahan,” ujar Sayuti.
Ditanya kapan akan dievaluasi, Sayuti berkata, “Nanti malam akan segera kita evaluasi. Dan walaupun kita evaluasi, kesalahan tetap berada di pundak wali kota.
Syahrial