Pekanbaru, jurnalpolisi.id
Jum’at, 22 Agustus 2025 Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) merupakan Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kementerian Keuangan yang memiliki tugas utama menghimpun, mengelola, mengembangkan, dan menyalurkan dana hasil pungutan ekspor CPO (Crude Palm Oil). Dana tersebut dialokasikan untuk mendukung keberlanjutan industri sawit nasional melalui berbagai program strategis, antara lain:
- peningkatan kesejahteraan petani,
- stabilisasi harga CPO,
- penguatan industri hilir,
- pengembangan sumber daya manusia (SDM),
- peremajaan perkebunan, serta
- penyediaan biodiesel.
Selain itu, BPDPKS juga berperan dalam pengembangan sawit berkelanjutan melalui program riset dan inovasi, promosi, hilirisasi industri, hingga pemberdayaan petani (smallholders) agar semakin kuat dalam ekosistem perkebunan kelapa sawit.
Menanggapi hal tersebut, Yusdianto, S.P., yang saat ini menjabat sebagai Ketua KSU Solidaritas Simalungun Jaya, Wakil Ketua Koperasi Produsen Multi Pihak Serba Usaha Inti Bumi Nusantara, sekaligus Korwilnas Media Jurnal Polisi News, menyampaikan apresiasinya kepada pemerintah atas keberadaan BPDPKS yang dinilai sangat mendukung masyarakat, khususnya petani sawit.
“BPDPKS sangat dibutuhkan untuk memperkuat posisi petani dalam industri sawit. Kami berharap BPDPKS juga memberi perhatian kepada petani non-sawit yang ingin beralih menanam sawit,” ujar Yusdianto, Jum’at (22/8/2025).
Sebagai contoh, anggota KSU Solidaritas Simalungun Jaya yang memiliki lahan seluas 400 hektare di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, berencana melakukan penanaman sawit. Namun, mereka masih sangat berharap adanya dukungan, bimbingan, serta pembiayaan dari BPDPKS.
“Semoga niat dan keinginan anggota KSU Solidaritas Simalungun Jaya ini dapat segera terealisasi. Aamiin,” pungkas Yusdianto.
Oleh: Yusdianto, S.P.
Korwilnas Jurnal Polisi News