Langgur,: jurnalpolisi.id
Gelar Forum Kajian Risiko Bencana yang dipusatkan kota Langgur, Senin (14/07/2025) Kepala Bidang Pecegahan dan Kesiapsiagaan Bandan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Maluku Tenggara, Maskuri Renhoran
Bahwa reaktivasi forum ini kiranya dapat menjadi langkah nyata untuk membangun sistem penanggulangan bencana yang lebih sistematis, melibatkan partisipasi masyarakat, dan memperkuat sinergi lintas sektor demi mengurangi risiko di wilayah kepulauan yang rawan bencana.
Sebelumnya Maskuri menjelaskan bahwa forum tersebut akan menjadi wadah koordinasi lintas sektor untuk mengelola risiko bencana secara lebih terstruktur, berkelanjutan, dan ilmiah.
“BPBD menargetkan pembentukan forum di tingkat kecamatan pada Desember 2026, sebagai bagian dari standar operasional prosedur (SOP) baru,”ujarnya di Langgur
Selain itu Renhoran menjelaskan bahwa forum yang digelar tersebut, juga sudah dibentuk sejak dua tahun yang lalu, namun belum memiliki legitimasi resmi karena belum disahkan melalui Surat Keputusan (SK) Bupati Maluku Tenggara (Malra).
Tidak hanya dibentuk di tingkat kabupaten, forum ini, sebut Renhoran akan dilanjutkan di tingkat kecamatan.
“Intinya bukan hanya seremonial, tapi diarahkan untuk kerja nyata,”katanya
Sementara itu, Forum Kajian Risiko Bencana dirancang melibatkan tujuh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Selain OPD terkait, Renhoran menambahkan ada juga institusi mitra strategis seperti Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) untuk mendukung kajian risiko berbasis data dan sains.
Terkait pendanaan, Maskuri mengakui sempat ada anggaran untuk forum yang kemudian dialihkan karena kebijakan efisiensi.
Namun ia menegaskan komitmennya untuk mengupayakan penganggaran kembali pada akhir tahun ini.
“Memang sempat tertunda karena efisiensi anggaran, tapi saya akan perjuangkan agar pada Desember 2025 bisa dijalankan lagi,” pungkasnya.
Publish by (Melky_JPN)