Kota Bogor, jurnalpolisi.id
Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Bogor mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor segera menangani longsor di Batutulis melalui skenario darurat. Hal itu disampaikan Wakil Ketua I DPRD Kota Bogor, M. Rusli Prihatevy, dalam rapat perubahan KUA-PPAS 2025, Rabu (9/7/2025).
Rusli menekankan, PUPR Kota Bogor wajib segera mengeksekusi perbaikan tanpa menunggu pengadaan lahan baru. Penundaan berisiko memperparah isolasi warga Kecamatan Bogor Selatan serta mengganggu aktivitas ekonomi dan sosial.
“Kondisi Batutulis butuh penanganan cepat. PUPR harus segera menyiapkan skenario perbaikan,” tegas Rusli. Tiga opsi solusi telah diajukan Pemkot Bogor, termasuk pembangunan jembatan bailey senilai Rp20 miliar yang diusulkan rampung tahun 2025.
Secara paralel, kajian pengadaan lahan dan infrastruktur baru senilai Rp50 miliar dipersiapkan untuk 2026-2027, menunggu kepastian Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Rusli menegaskan, penyusunan anggaran harus memprioritaskan kajian bottom-up demi kebermanfaatan langsung bagi masyarakat.
Di tengah defisit APBD Kota Bogor sebesar Rp260 miliar, Rusli meminta seluruh dinas melakukan efisiensi terukur. Ia juga mendorong Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) mengoptimalkan retribusi sektor parkir dan lainnya pada triwulan III 2025.
“Anggaran untuk masyarakat berapapun akan kami berikan asal persoalan Batutulis tuntas. Masyarakat sudah terlalu lama menderita,” pungkasnya.
Laporan: Parlindungan, S.A.Md.Kep | Kepala Perwakilan Bogor