Oleh : Yusdianto SP
Medan, jurnalpolisi.id
Jumat, 6 Juni 2025 Oligarki berasal dari bahasa Yunani oligarkhes, yang berarti “diperintah oleh sedikit orang.” Dalam konteks pemerintahan modern, istilah ini merujuk pada kekuasaan yang dijalankan oleh segelintir elite yang memiliki kontrol atas aspek politik, ekonomi, dan sosial, dengan mengabaikan kepentingan masyarakat luas.
Meski banyak negara secara formal menganut sistem demokrasi, praktik oligarki kerap menyelinap dalam berbagai bentuk kebijakan dan keputusan publik. Sistem ini sangat berbahaya karena kekuasaan berada di tangan kelompok terbatas yang cenderung memprioritaskan keuntungan pribadi atau kelompoknya.
Ciri-ciri Oligarki:
- Kekuasaan Terpusat
Kekuasaan politik dan ekonomi terkonsentrasi di tangan segelintir orang atau kelompok elit. - Kesenjangan Sosial
Ketimpangan antara kelas kaya dan miskin semakin melebar karena akses terhadap sumber daya tidak merata. - Kepentingan Pribadi
Kekuasaan digunakan untuk melindungi kepentingan pribadi atau kelompok, bukan kepentingan rakyat. - Korupsi Merajalela
Potensi penyalahgunaan kekuasaan sangat tinggi karena minimnya pengawasan dan akuntabilitas publik.
Dampak Oligarki terhadap Pemerintahan:
- Kebijakan Tidak Berpihak pada Rakyat
Keputusan politik dan ekonomi dibuat untuk melindungi kepentingan segelintir elit. Contohnya bisa ditemukan dalam industri yang dikendalikan oleh sekelompok produsen besar, seperti dalam kartel minyak dunia (OPEC), atau di negara-negara yang dikuasai oleh elite politik dan ekonomi tertentu. - Menghambat Pertumbuhan Ekonomi dan Sosial
Fokus pembangunan sering kali tidak merata karena diarahkan untuk memperkuat posisi ekonomi kelompok tertentu. - Melemahkan Kebebasan
Dalam sistem oligarki, kebebasan individu dan kebebasan pers cenderung dibatasi karena kritik terhadap penguasa dianggap mengganggu stabilitas kelompok elit.
Seruan Yusdianto, S.P.: Tolak Oligarki dalam Sistem Demokrasi
Yusdianto, S.P., seorang tokoh masyarakat yang juga menjabat sebagai Ketua KSU Solidaritas Simalungun Jaya dan Koordinator Wilayah Nasional Media Jurnal Polisi News, menyampaikan keprihatinannya atas potensi berkembangnya sistem oligarki di Indonesia.
“Saya berharap ke depan, Negara Kesatuan Republik Indonesia terbebas dari cengkeraman oligarki. Pemerintahan seharusnya berpihak pada kepentingan rakyat, bukan menjadi alat bagi kepentingan segelintir orang,” tegas Yusdianto.
Ia juga mengingatkan bahwa demokrasi sejati hanya bisa berjalan apabila seluruh elemen masyarakat dilibatkan secara adil dalam proses pengambilan keputusan, bukan dimonopoli oleh kelompok tertentu yang memiliki kekuasaan dan kekayaan.