Ketegangan hubungan industrial di PT. Sumber Jaya Industri Oleo (SJIO) terus memuncak. Setelah upaya mediasi tripartit yang digelar Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Dumai dinilai gagal menyelesaikan persoalan, Serikat Pekerja Nasional (SPN) mendesak Wali Kota Dumai, H. Paisal, turun langsung meninjau kondisi buruh di lapangan dan mengambil langkah tegas.
Konflik ini mencuat setelah mediasi ketiga antara SPN dan manajemen PT. SJIO yang digelar di kantor Disnaker Dumai tidak menghasilkan titik temu. Ketua SPN Kota Dumai, Mhd. Alfien Dicky Khasogi — yang akrab disapa Alvin Khasogi — menilai pihak perusahaan tidak menunjukkan iktikad baik selama proses mediasi.
“Kami melihat kehadiran manajemen dalam forum mediasi hanya sebatas formalitas. Tidak ada komitmen nyata untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi buruh. Ini jelas bentuk ketidakprofesionalan,” ujar Alvin usai pertemuan, Jumat (9/5/2025).
SPN menyatakan akan segera mengirimkan surat resmi kepada Wali Kota Dumai agar turun tangan secara langsung. Menurut Alvin, pemerintah tidak bisa bersikap pasif dalam menghadapi konflik yang berpotensi mengganggu stabilitas ketenagakerjaan dan sosial di Kota Dumai.
“Kami ini organisasi pekerja yang menjunjung tinggi hukum dan etika. Namun jika pemerintah terus abai, bukan tidak mungkin akan muncul reaksi-reaksi di luar kendali. Jangan biarkan buruh berjuang sendirian,” tegas Alvin.
Selain soal ketidakhadiran komitmen dari perusahaan, SPN juga menyoroti dugaan pelanggaran administratif yang dilakukan oleh PT. SJIO. Mereka menduga perusahaan belum sepenuhnya melaporkan data tenaga kerja ke Disnaker Kota Dumai, dan kontribusi perusahaan terhadap daerah juga dipertanyakan.
“Jika benar perusahaan ini tidak melaporkan jumlah karyawan secara akurat, maka ini pelanggaran serius. Selain itu, sebagai tenant di Kawasan Industri Dumai, kami juga mempertanyakan kontribusi nyata PT. SJIO bagi pembangunan daerah,” lanjut Alvin.
Alvin menambahkan, SPN Kota Dumai secara terbuka pernah mendukung pasangan Paisal-Sugiyarto dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) lalu. Dukungan itu, kata dia, didasari oleh harapan agar kepemimpinan kota berpihak kepada nasib dan kesejahteraan pekerja.
“Sekarang adalah momentum untuk melihat sejauh mana janji-janji politik itu ditepati. Kami meminta Wali Kota hadir dan berpihak pada keadilan bagi para buruh,” pungkasnya.
SPN menegaskan akan terus mengawal isu ini hingga ada kepastian penyelesaian dari pemerintah daerah. Mereka juga membuka opsi unjuk rasa apabila tidak ada respons konkret dalam waktu dekat.(Asmadi)
