Tapanuli Selatan, jurnalpolisi.id
Puluhan mahasiswa dari Pergerakan Mahasiswa Pecinta Tanah Air Tapanuli Bagian Selatan (PM PETA TABAGSEL) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Dinas Pendidikan Tapanuli Selatan. Jum’at (07/02/2025)
Mereka menuntut transparansi dan menolak dugaan mark up dalam pengadaan meubilair (meja dan kursi siswa) untuk SD dan SMP pada tahun anggaran 2023-2024.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa membawa spanduk dan poster berisi tuntutan agar pihak Dinas Pendidikan bertanggung jawab atas dugaan penyimpangan anggaran.
Mereka menilai adanya indikasi korupsi dalam proyek pengadaan tersebut, di antaranya penggunaan material berkualitas buruk serta harga yang dinilai tidak sesuai dengan spesifikasi yang seharusnya.
“Kami menduga ada ketidakwajaran dalam pengadaan meubilair ini. Selain harga yang tidak masuk akal, kualitas barang yang diterima sekolah-sekolah juga jauh dari standar yang layak.
Ini adalah bentuk pemborosan anggaran dan ketidakadilan bagi siswa-siswi yang seharusnya mendapatkan fasilitas yang layak,” ujar salah satu orator aksi.
Para mahasiswa juga mempertanyakan peran Dinas Pendidikan Tapsel yang dinilai kurang transparan dalam mengelola anggaran pendidikan.
Mereka menuntut agar pihak terkait segera memberikan penjelasan dan membuka dokumen pengadaan secara terang-terangan.
“Mahasiswa berhak mengetahui bagaimana anggaran pendidikan digunakan. Kami meminta agar Dinas Pendidikan Tapsel lebih transparan dan bertanggung jawab dalam pengadaan meubelair ini,” kata salah satu perwakilan PM PETA TABAGSEL.
Namun, hingga aksi berlangsung, tidak ada satu pun pejabat dari Dinas Pendidikan Tapanuli Selatan yang menemui para demonstran. Sikap ini semakin memicu kekecewaan mahasiswa yang menilai pihak dinas sengaja menghindari dialog terkait dugaan penyimpangan tersebut.
“Kami merasa kecewa karena saat kami melakukan aksi, tidak ada satu pun pejabat yang berani menemui kami. Padahal, di dalam kantor ada banyak pejabat yang bertugas, tetapi mereka enggan memberikan klarifikasi,” ungkap Ketua PM PETA TABAGSEL.
Aksi ini berakhir dengan peringatan dari para mahasiswa bahwa mereka akan terus mengawal kasus dugaan mark up ini. Mereka juga mengancam akan melakukan aksi lanjutan jika tidak ada kejelasan dari pihak Dinas Pendidikan.
PM PETA TABAGSEL berharap adanya transparansi dalam pengelolaan anggaran pendidikan, khususnya dalam pengadaan meubilair SD dan SMP di Tapanuli Selatan tahun anggaran 2023-2024.
Mereka mendesak pihak berwenang, termasuk aparat penegak hukum, untuk segera melakukan audit dan investigasi guna memastikan tidak ada penyalahgunaan anggaran dalam proyek tersebut. (P.Harahap)